Simak Pendaftaran Siswa Baru Pakai NIK

Pemerintah mengedit metode pendaftaran siswa baru dengan tak lagi memanfaatkan Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) . Nomer Induk Kependudukan (NIK) bakal jadikan data utama penerimaan siswa baru menurut zonasi ini.

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengemukakan, Kemendikbud dapatkan support penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Nota kesepakatan yg udah diberi tanda tangan mengedit skema penerimaan siswa baru yg kebanyakan memanfaatkan NISN saat ini berpindah dengan NIK mulai PPDB tahun ini.

Baca Juga : Cara Menghitung Nilai IP dan IPK

“Kita pengin integrasikan pada Dapodik (Data Inti Pendidikan) dengan data Dukcapil Kemendagri. Semuanya siswa tak lagi memanfaatkan NISN namun NIK (pada pendaftaran siswa baru) , ” ujarnya selepas pertemuan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, tempo hari.

Muhadjir memberikan metode pendaftaran akan juga mengedit skema lama. Dalam metode dulu, orang-tua ada ke sekolah buat mendaftar anaknya. Karena itu saat ini dengan support Kemendagri, malahan sekolah dengan aparat desa serta kelurahan bakal mendata dan mengarahkan calon peserta didik masuk ke sekolah negeri yg dekat dengan tempat tinggalnya.

Dengan integrasi data ini, kata Muhadjir, karena itu ciri-ciri siswa seperti alamat serta keluarganya lantas dapat dideteksi. Penyepadanan data ini bakal beri dukungan Mesti Belajar 12 Tahun. Bukan hanya buat mendukung pendidikan resmi, tetapi anak-anak yg belum juga masuk pendidikan nonformal lantas dapat disajikan akses bersekolah.

Eks rektor Kampus Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, Kemendikbud serta Kemendagri bakal membuat team pendamping PPDB hingga ke beberapa daerah. “Makanya, pertemuan ini buat memperdalam itu. Kelak team PPDB itu di samping Kemendikbud akan juga dapat dukungan team dari Kemendagri. Ada satgasnya kelak lewat Dirjen Dukcapil, ” ujarnya.

Mendikbud mengapresiasi ada kerja sama ini. Dikarenakan walaupun tanggung jawab pendidikan, baik basic sampai menengah berada pada Kemendikbud, namun ada 2/3 masalah musti bekerjasama dengan Kemendagri. Karenanya soal pendidikan ini merupakan masalah pemerintahan yg sama sama berkenaan pada satu kementerian dengan yang lain.

Artikel Terkait : Cara Menghitung Passing Grade SBMPTN

Dirjen Kependudukan serta Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Bijak Fakrullo mengemukakan, pihaknya bakal beri dukungan semuanya metode pendaftaran siswa baru yg diputuskan Kemendikbud. Hal semacam itu mengintegrasikan data kependudukan dengan penerimaan siswa menurut zonasi. “Sehingga dengan NIK itu kelak disaat diketik datanya di database kependudukan langsung didapati ia sekolah dimana, tinggal dimana, kelas berapakah, ” pungkasnya.

Menurut Zudan, integrasi data ini juga termasuk mau menyempurnakan program Lumrah 12 Tahun. Dikarenakan apabila ada anak yg putus sekolah, Kemendikbud bakal cepat tahu. Di lain bagian, Mendikbud lantas dapat turun menyuruh dinas buat menindaklanjuti. Kemendagri bisa juga menyuruh kepala daerah buat periksa argumen apakah ada anak itu dapat putus sekolah. Pemerintah bisa juga bersinergi berikan beasiswa, baik dari APBN serta atau APBD.

Tidak hanya itu, Kemendagri bakal mengerjakan pembinaan untuk daerah yg tetap malas menempatkan metode zonasi. “Akan ada pembinaan untuk daerah, dikarenakan metode zonasi adalah program nasional karena itu pemerintah daerah jadi penyelenggara pendidikan mesti patuh azas dengan program nasional, ” ujarnya.

Pembinaannya, ialah dengan babak pemasyarakatan, wawasan, serta disaat tetap mangkir, karena itu dapat digunakan sangsi sesuai sama UU No 9/2015 Pemerintah Daerah.

Pengamat pendidikan dari UPI Said Hamid Hasan berasumsi, pemerintah mesti dapat meyakinkan kalau semua anak, baik yg udah terekam NIK atau belumlah ada NIK-nya dapat diyakinkan bersekolah. “Bukankah lebih baik kita pakai NISN lantaran ini isyarat kenal ia jadi siswa. Bila NIK kan dipunyai masyarakat yg bersekolah serta tak bersekolah, ” ujarnya.

Said mengemukakan, ada peraturan baru ini tak bisa sebab cuma mau menonjolkan diri lewat peraturan yg dibuat. Metode pemerintahan lantas tak berjalan lantaran tak ada agunan keberlanjutan. Tidak hanya itu, negara cuma keluarkan uang banyak yg buang waktu cuma buat satu peraturan baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *