Berikut Karakter Siswa dan Kesejahteraan Guru Menanti Diulas di Debat

Beberapa masalah di bagian pendidikan menunggu untuk diulas dalam panggung Debat Calon wakil presiden 2019, Minggu (17/3) akan datang. Dari demikian permasalahan, masalah ciri-ciri siswa serta kesejahteraan guru dipandang jadi prioritas perbincangan kelak.

Andreas Lebih dari Komnas Pendidikan menjelaskan rumor pertama yang pantas disikapi oleh calon wakil presiden Ma’ruf Amin serta Sandiaga Uno ialah ciri-ciri peserta didik. Beberapa masalah siswa berani menyerang guru atau staf di lingkungan sekolah banyak muncul satu tahun terakhir serta viral di sosial media.

Baca Juga : Pengertian Belajar

Andreas memandang kejadian itu cukuplah mencemaskan. Dia menyangka satu diantara penyebabnya ialah pemilu. Kontestasi politik ini menurut dia menggerakkan profil penting seperti tokoh penduduk, orang politik, pemuka agama, pula orangtua, menularkan contoh jelek yang gampang ditiru oleh anak-anak.

“Misalnya tokoh agama keluarkan kata kasar, kata kotor, mengajari menantang pihak lainnya, ini akan diamankan anak dengan gampang serta menirunya. Pula politisi dengan gampangnya tanpa ada pikirkan efek berkata jelek serta kasar pada pihak lainnya,” kata Andreas pada CNNIndonesia.com lewat sambungan telephone, Rabu (13/3).

Pengamat pendidikan Doni Koesoema miliki opini sama masalah lingkungan pendidikan yang semakin terganggu oleh kondisi sosial politik sekarang ini. Doni ambil contoh benih memahami intoleran serta ekstremis yang perlahan-lahan menyelinap ke sekolah, dari sekolah menengah sampai pendidikan anak umur awal (PAUD).

Doni mencuplik penelitian Sama dengan Institute pada 2015 yang temukan 7,6 % pelajar di DKI Jakarta serta Bandung setuju dengan memahami serta sepak terjang Negara Islam Irak serta Suriah (ISIS). Dari penelitian itu pula diketemukan jika 8,5 % dari 864 responden pelajar setuju ganti Pancasila dengan agama tersendiri menjadi basic negara.

“Memahami radikal itu telah masuk tidak cuma di perguruan tinggi tetapi pula di SD, TK, serta PAUD,” katanya.

Segi pendidikan yang tidak kalah mendesak ialah kesejahteraan guru, terutamanya guru honorer. Pada November 2018, beberapa ribu karyawan honorer kelompok dua (K2) yang sebagian besar ialah guru mengadakan unjuk perasaan menuntut supaya pemerintah mengusung status mereka jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Guru honorer menekan pemerintah mencabut Ketentuan Menteri Pemberdayaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi Nomer 36 serta 37 Tahun 2018 yang mewajibkan pegawai K2 bisa naik menjadi PNS mesti berumur dibawah 35 tahun. Mereka pula menampik ide pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (P3K).

Artikel Terkait : Pengertian Kurikulum 2013 (K13)

Doni melihat masalah guru honorer ini tidak dapat dilihat dengan hitam-putih. Biaya serta kualitas guru mesti jadi perhatian beberapa calon jika serius ingin penuhi tuntutan guru honorer di Indonesia yang menurut dia tidak gampang dikerjakan.

“Guru honorer kan tidak dapat automatis diangkat, sesaat yang ada itu mutunya tidak demikian bagus. Jika kita angkat semua, semakin rusak pendidikan kita. Jika contohnya diangkat, anggarannya dari tempat mana,” kata Doni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *