Cerita Mahasiswa Miskin Gugat Komersialisasi Pendidikan ke MK Simak Selengkapnya

Harapan Reza Aldo Agusta untuk meneruskan studi ke perguruan tinggi pupus. Tingginya cost pendidikan membuat dia cuma dapat memendam kemauannya itu.

Maklum, Reza datang dari keluarga simpel. Orang tuanya cuma dapat menghidupi keluarganya untuk keperluan keseharian. Sesaat untuk uang kuliah, tidak ada alokasi biaya karena itu.

Tidak dapat kuliah, terlepas SMA, Reza pilih untuk kerja supaya bisa menghidupi diri pribadi serta menolong orang tuanya. Reza pilih kerja dalam suatu pabrik otomotif serta menyambi jadi sopir ojek online.

Baca Juga : Pengertian Media Pembelajaran

Tetapi waktu itu kemauannya untuk kuliah selalu terpatri. Sekalian kerja, dia mencari info beasiswa.

Beasiswa pada akhirnya didapatkan hingga dia dapat kuliah di Kampus Atma Jaya Yogyakarta.

Di kampung, Reza tidak cuma belajar tetapi pula aktif di organisasi kemahasiswaan. Satu hari dia temukan masalah mengenai pendidikan di UU Perdagangan.

Pada akhirnya dibantu dengan kenalannya, Reza membulatkan tekad untuk ajukan uji materi ke MK.

“Saya tidak dari keluarga yang dapat hingga tidak gampang buat saya untuk terhubung pendidikan,” kata Reza di lokasi Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Menurut Reza, peletakan layanan pendidikan dalam beleid itu menyalahi kodrat pendidikan tersebut. Dia memandang pendidikan jadi berbentuk begitu komersial.

“Berarti pendidikan jadi keuntungan oriented atau komersil, serta yang seharusnya ialah jika pendidikan itu hak buat tiap-tiap orang serta kebanyakan orang memiliki hak mendapatkan pendidikan, tidak cuma orang yang ekonominya tambah tinggi,” kata Reza.

Dalam Masalah 4 ayat 2 Undang-undang Perdagangan yang digugat Reza, dijelaskan jika layanan pendidikan termasuk juga layanan yang dapat diperjualbelikan bersama dengan layanan usaha; distribusi; komunikasi; lingkungan hidup; keuangan; kesehatan serta sosial; rekreasi, kebudayaan, serta berolahraga; pariwisata; transportasi; serta layanan yang lain.

Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menjelaskan pihaknya paling tidak menghimpun lima fakta yang bisa mereka buat jadi landasan tuntutan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama ialah frasa ‘jasa perdagangan’ dalam UU Perdagangan tidak menyebutkan detail tersendiri hingga punya potensi berlangsung komersialisasi di semua bidang pendidikan.

Selanjutnya menurut Leonard ialah kekuatan dualisme dalam penataan pendidikan bersamaan kehadiran UU Skema Pendidikan Nasional serta UU Pendidikan Tinggi yang telah ada. Ke-3, masalah memiliki masalah barusan bisa memunculkan permasalahan yang di satu bagian bertanggungjawab mengurus pendidikan, tetapi di lain sisi memperlakukannya menjadi komoditas perdagangan. Point selanjutnya ialah tempatkan pendidikan menjadi barang privat.

Artikel Terkait : Pengertian Pendidikan

“Ke lima, membuat pendidikan basic menjadi barang private punya potensi melepas tanggung jawab negara untuk lakukan pembiayaan pada pendidikan,” kata Leonard.

Leonard menjelaskan pendaftaran tuntutan mereka barusan di terima oleh MK. Bukti-bukti sudah mereka sediakan. Namun, mereka masih tetap mencari ahli-ahli yang bisa menguatkan uji materi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *